Bawaslu Natuna Gelar Penguatan Kelembagaan, Bahas Tantangan Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 135

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Natuna dengan tema Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 135 Tahun 2024. Kegiatan ini turut menghadirkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, serta Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Aris Setiawan Yodi, sebagai narasumber. Hadir pula Ketua Bawaslu Provinsi Kepri yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat demokrasi di daerah perbatasan.

Ketua Bawaslu Kepri Zulhadril Putra menegaskan, penguatan kelembagaan ini dilakukan di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menggandeng Komisi II DPR RI. Ia menyebut, Natuna memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan pemilu mengingat kondisi geografis dan cuaca yang berbeda dengan wilayah lain. “Tantangan di sini tidak bisa dibandingkan dengan Jakarta. Di Natuna, pengawas pemilu berhadapan langsung dengan situasi geografis dan alam yang berat, namun semangat tetap merah putih,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan bahwa tujuan utama pengawasan pemilu adalah memastikan proses berjalan dengan integritas dan melahirkan produk demokrasi yang dipercaya masyarakat. Ia menambahkan, Bawaslu tidak boleh hanya fokus saat hari pencoblosan, tetapi juga harus aktif dalam setiap tahapan pemilu. “Kerawanan dalam pemilu begitu masif. Karena itu, Bawaslu harus berkolaborasi dengan rakyat, aparat keamanan, kejaksaan, organisasi kemasyarakatan, hingga mahasiswa,” katanya.

Selain itu, Aria Bima menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam membantu Bawaslu menjalankan tugasnya. Menurutnya, tanpa dukungan publik, pengawasan akan sulit dilakukan secara maksimal. Hal ini mengingat besarnya tantangan, baik dalam pemilu maupun pilkada. “Tanpa keterlibatan rakyat, saya tidak terlalu yakin pengawasan bisa berjalan efektif,” tambahnya.

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi antara Bawaslu, DPR, dan para pemangku kepentingan di Natuna. Melalui forum ini, diharapkan lahir masukan konstruktif untuk memperkuat regulasi dan sistem kepemiluan ke depan. Dengan posisi Natuna sebagai daerah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain, penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas dinilai sangat penting untuk menjaga citra demokrasi Indonesia di mata dunia.