Bawaslu Natuna Sampaikan Temuan Ketidaksesuaian Data Pemilih kepada KPU dalam Rapat Pleno PDPB Triwulan III 2025

Natuna, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Natuna menyampaikan sejumlah temuan hasil pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Natuna dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Ketiga Tahun 2025 (02/10/2025). Penyampaian tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Bawaslu dalam memastikan keakuratan dan validitas data pemilih di daerah.

Dalam rapat pleno yang digelar oleh KPU Natuna tersebut, Bawaslu menyampaikan hasil uji petik yang dilakukan langsung di lapangan terhadap data pemilih berkelanjutan. Dari hasil pengawasan, Bawaslu menemukan adanya satu pemilih yang tercatat sebagai pemilih potensial baru, namun berdasarkan fakta di lapangan diketahui bahwa pemilih tersebut telah meninggal dunia. Atas temuan itu, Bawaslu menyarankan agar nama tersebut dimasukkan ke dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Selain itu, Bawaslu juga menemukan dua pemilih yang dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tercatat sebagai meninggal dunia, namun setelah dilakukan pengecekan di lapangan, ternyata kedua pemilih tersebut masih hidup. Bawaslu meminta agar data tersebut segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam proses penyusunan daftar pemilih berikutnya.

Dalam rapat pleno itu, KPU Kabupaten Natuna turut menetapkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 dengan total pemilih aktif sebanyak 58.983 orang. Rinciannya terdiri atas 29.672 laki-laki dan 29.311 perempuan yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Natuna.

Melalui penyampaian hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Natuna menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemantauan terhadap proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Bawaslu berharap kerja sama yang baik dengan KPU dapat terus terjalin, sehingga data pemilih untuk pemilihan mendatang semakin valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.